Presiden yang Patuh PERDA
Presiden yang Patuh PERDA

Presiden yang Patuh PERDA

0 Shares
0
0
0

Untuk merumuskan kebijakan, kepala pemerintahan harus mempertimbangkan banyak hal. Jangan-jangan, kebijakan tersebut merugikan pihak lain, apa lagi pihak lain itu mungkin memiliki kedudukan lebih tinggi. Salah satu contoh, kebijakan Jokowi ketika menjabat gubernur DKI Jakarta (tahun 2012 –2014), berkaitan dengan penertiban arus kendaraan di jalan protokol di DKI Jakarta.

Gara-gara peraturan yang dikeluarkan Jokowi selaku Gubernur DKI, pagi-pagi Subuh Presiden Indonesia kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono atau yang populer disingkat SBY,  menelpon wakil presiden (wapres), Boediono.

“Mas, Mas. Jangan lupa ya singgahi saya di Istana untuk menghadiri pertemuan pagi ini”.

“Lho. Ada apa Pak?”

“Ya, saya mau nebeng. Saya naik RI 2 saja”.

“Ha? Bukankah mobil dinas kenegaraan baik-baik saja? Rusak, Pak?”

“Tidak. Mobil RI 1 ok punya. Tidak ada masalah”.

“Tapi, kenapa Bapak mau nebeng mobil dinas wapres?”

“Mas, Mas, masa lupa. Lihat hari ini tanggal berapa. Jokowi kan sudah mengeluarkan perda. Hari ini kan giliran plat mobil bernomor genap yang diperbolehkan melalui jalan protokol. Jadi, tidak mungkin saya pakai mobil RI 1”.

“Wah. Maaf, Pak. Baru ingat. Ok Pak. Kami singgahi Bapak nanti”.

Boediono mempercepat acara makan paginya. Takut terlambat sampai di Bina Graha. Maklum, kan harus nyamperin Pak SBY dulu.

21 comments
  1. Berdasarkan teks tersebut, saya berpendapat bahwa dalam merumuskan kebijakan, kepala pemerintahan harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk dampak kebijakan tersebut terhadap pihak lain, termasuk pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi.

    Dalam kasus yang diceritakan dalam teks, kebijakan Jokowi yang membatasi kendaraan bermotor dengan nomor plat ganjil dan genap di jalan protokol DKI Jakarta, ternyata merugikan Presiden SBY. Hal ini karena mobil dinas kenegaraan, yaitu mobil RI 1, memiliki nomor plat ganjil. Akibatnya, Presiden SBY harus menumpang mobil dinas Wapres Boediono untuk menghadiri pertemuan pagi di Bina Graha.
    Kebijakan yang dibuat Jokowi memang bertujuan untuk mengurangi kemacetan di jalan protokol DKI Jakarta. Namun, kebijakan tersebut ternyata tidak mempertimbangkan dampak terhadap pihak lain, termasuk pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi.
    Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan, kepala pemerintahan harus mempertimbangkan berbagai hal, termasuk dampak kebijakan tersebut terhadap pihak lain, baik pihak yang memiliki kedudukan lebih rendah maupun pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Hal ini untuk menghindari terjadinya kerugian bagi pihak lain.

  2. Menurut saya kebijakan pak jokowi itu benar, tapi pada saat tertentu seperti waktu lebaran dan banyak hari besar lain nya. gunanya adalah untuk mensportifkan lalu lintas dan mencegah kemacetan yang panjang memang kebanyakan orang kurang di untungkan dengan kebijakan ini, kadang karena waktu kerjanya tidah sesuai dengan jadwal plat kendaraan nya untuk berlalu lintas dan menyebabkan keterlambatan dalam pekerjaan dan lain-lain

  3. NAMA : FAIZAL ALQADAFI
    NIM : 23233039
    SESI : 0214
    Kesimpulan dari inspirasi yang berbicara tentang “Presiden yang Patuh terhadap Perda” adalah bahwa kepatuhan seorang presiden terhadap peraturan daerah (Perda) merupakan aspek penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Kepatuhan terhadap Perda adalah wujud dukungan terhadap kebijakan dan kepentingan lokal, yang memungkinkan pembangunan yang lebih merata dan pemberdayaan daerah. Hal ini juga mencerminkan kualitas kepemimpinan yang transparan dan berdasarkan hukum.

  4. Nama: Anisa Dela Safira
    NIM: 23134022
    BI-NS-0208

    Peraturan atau hukum yang ditetapkan oleh pemerintah bersifat mengikat, bukan hanya bagi masyarakat tetapi juga aparat negara tanpa tebagng pilih. Terkadang masih banyak ditemukan beberapa pejabat yang menjadikan jabatannya agar bebas dari hal itu, tetapi sangat di apresiasi bagi yang patuh. Karena semestinya yang benar hari ditegakkan bukan membenarkan kebiasaan.

  5. Setiap peraturan/ketatapan hukum di buat untuk mengatur tatanan kehidupan dalam negara ini.Dimana semuanya sudah diatur sedemikian rupa untuk tujuan tertentu.Dan dalam hal ini,semua warga negara wajib baginya untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan tersebut,walaupun itu presiden sekalipun.Jangan hanya karena dia seorang presiden,bukan berarti aturan-aturan yang ada tidak berlaku untuk nya.
    Di sini bapak SBY telah menunjukkan kepatuhannya terhadap PERDA yang telah di buat oleh Pak Jokowi,selaku Gubernur.Meskipun seorang presiden,bapak SBY tetap mau menjalankan aturan dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

  6. Rizka Nailatul Hasanah – 23020022
    WAG (BI-NS-0208)
    Setiap aturan atau ketetapan hukum baik peraturan Daerah ataupun peraturan negara bertujuan untuk mengatur segala kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita sebagai warga negaranya, wajib menaati peraturan yang telah ditetapkan.
    Apapu. Jabatan kita, tidak akan ada yang dapat membedakan, karena aturan tetap aturan, tetap kita taati, sekalipun kita gubernur, bupati, Mentri bahkan presiden, kita sebagai bagian dari negara tetap mematuhi aturan yang ada.
    Dari teks diatas, menunjukkan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih dikenal dengan SBY, tatap menaati PERDA yang telah ditetapkan oleh bapak Jokowi. Bagi Bapak SBY jabatan bukanlah alasan untuk tidak menaati aturan yang di tetapkan, peraturan bukan bagi masyarakat saja, melainkan aparat-aparat negara juga.

  7. Nama : Nurmaiyah Lubis
    Nim 23016033
    No urut.08 (Sesi – 0012)
    Menurut saya kebijakan pak jokowi itu benar, tapi pada saat tertentu seperti waktu lebaran dan banyak hari besar lain nya. Namun, secara umum, sebagai pemimpin negara, presiden harus patuh pada konstitusi dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara serta menjamin hak-hak dan kepentingan rakyat. Oleh karena itu, presiden harus mematuhi peraturan daerah (PERDA) yang berlaku di wilayah tersebut dan tidak boleh melanggar hukum. Sebagai warga negara yang baik, kita juga harus mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di negara kita demi menjaga keamanan dan kesejahteraan bersama.

  8. Kesimpulan dari cerita ini adalah kepatuhan seorang presiden terhadap PERDA merupakan aspek dalam menjaga prinsip prinsip demokrasi dan otonomi daerah.disini Bapak SBY telah menunjukkan kepatuhannya terhadap PERDA yang telah dibuat oleh pak jokowi,selaku gubenur.meskipun seorang presiden,bapak SBY tetap mau menjalankan aturan dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.bagi Bapak SBY jabatan bukan alasan untuk tidak menaati aturan,peraturan bukan untuk masyrakat saja tetapi juga untuk aparat negara.

  9. Nama:Ade Silfia Utami
    Nim:23016954
    No urut:12
    SIMAK-NS-0012
    Setiap peraturan atau ketentuan hukum, baik peraturan daerah maupun negara, dimaksudkan untuk mengatur seluruh peraturan dalam berbangsa dan bernegara.Kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Tidak ada seorangpun yang bisa membeda-bedakan pandangan kita mau orang itu seorang pejabat atau raykat biasa, karena aturan adalah aturan,kita sebagai bagian dari warga negara harus selalu mengikuti aturan yang ada.Bapak Susilo Bambang Yudhoyono sangat menaati PERDA yang ditetapkan oleh Bapak Jokowi.Bagi Pak SBY, jabatan bukan menjadi alasan untuk tidak menaati peraturan yang telah ditetapkan, peraturan tersebut tidak hanya menyasar masyarakat tetapi juga lembaga negara.

  10. Nama : Rizky Amanda
    NIM : 23134011
    WAG : BI-NS-0207
    Kewajiban seseorang untuk patuh terhadap hukum tidak dibedakan berdasarkan kekuasaan dan jabatan yang dimiliki. Peraturan daerah merupakan wewenang otonomi daerah untuk menetapkan hukum dan aturan yang memberikan dampak baik terhadap kehidupan masyarakatnya. Pelanggaran terhadap peraturan daerah bukan hanya menyalahi hukum yang berlaku, tetapi juga telah merendahkan kewenangan daerah dalam mengurus daerahnya. Terkadang memang peraturan daerah dengan peraturan pusat/presiden bertolak belakang karena perbedaan kepentingan diantara keduanya. Untuk itu diperlukan kerjasama dan musyawarah terlebih dahulu dalam menetapkan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang dapat membingungkan masyarakat.

    1. Refky Faizal_23233014 (23233014)
      Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa tingkatan hukum itu mutlak, bahkan seorang presiden mematuhi peraturan akan hukum

      1. Tambahan pak🙏🏻 dalam menetapkan atau menentukan suatu hukum, perlu ada nya musyawarah agar tidak terjadi ketidaksetujuan semua

  11. Septi Nurul Azmi 23129081 (BI-NS-0207)
    Izin berkomentar bapak,menurut saya mengenai Presiden yang Patuh PERDA, Pendapat saya tentang perda dapat bervariasi tergantung pada sudut pandang individu atau kelompok. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai tindakan yang mendukung otonomi daerah dan penghormatan terhadap aturan setempat. Namun, yang lain mungkin berpendapat bahwa kesetiaan berlebihan terhadap PERDA dapat menghambat koordinasi dan konsistensi dalam kebijakan nasional.

    Pendapat terhadap Presiden yang patuh terhadap PERDA akan tergantung pada banyak faktor, seperti ideologi politik, dampak kebijakan yang dihasilkan, dan konteks spesifik yang sedang berlaku.

  12. Delvia Trimelda (23233002)
    BI-NS-0207 (43)
    Cerita ini menitikberatkan tentang peraturan, dan respon dari bapak SBY menurut saya sangat patut dicontoh untuk aparat negara laiinya maupun masyarakat. Jangan hanya menggunakan nama jabatan mengatakan bahwa kuta bebas melanggar peraturan yang berlaku. Karena hukum harus bersikap adil.

  13. Perda yang dilakukan oleh bapak Jokowi cukuplah bagus dan sebagai presiden SBY sangat lah patut dicontoh walaupun dia seorang kepala negara tetapi dia tetap mematuhi Perda yang berlaku.

  14. Nama: Latifa Mulya Marza
    Nim : 23129330
    BI-NS-0214
    Dari cerita diatas menggambarkan pada kita bahwa presiden saja ikut mematuhi aturan walaupun dia memiliki kekuasan.
    Menurut saya cerita diatas memiliki pesan penting bagi kita semua bahwa semua orang wajib mematuhi segala peraturan yang ada. bahkan presiden pun juga ikut serta dalam mematuhi aturan yang berlaku. Dengan sikap masyarakat, presiden dan anggota pemerintahan yang taat aturan maka barulah tercipta kehidupan yang harmonis dan damai pada suatu negara.

  15. Dari cerita anekdot tersebut, dapt kita ambil pelajaran bahwa untuk membuat kebijakan tidak harus melihat dari pihak berkuasa yang merugi, tetapi dapat melihat dari manfaatnya untuk semua orang. Wajib bagi semua orang untuk mematuhi peraturan yang berlaku untuk kepentingan bersama. Perlu juga menjadi pelajaran bagi pemimpin, bahwa pemimpin itu menjadi panutan dalam hal apapun. Kalau pemimpin patuh terhadap peraturan, tidak menggunakan kekuasaan untuk bertindak bebas, seperti presiden SBY yang patuh terhadap PERDA, maka itu contoh pemimpin yang baik.

  16. Devani, PPG G2 Kls Rima

    Dari cerita tersebut dapat kita petik pesan moral, walaupun kita memiliki kekuasaan tertinggi tapi ketaatan terhadap perda perlu juga untuk dipertahankan dan diterapkan. Karena pemimpin itu menjadi contoh untuk rakyatnya.

  17. Dari teks anekdot “Presiden yang Patuh Perda,” kita dapat mempelajari bahwa kepala pemerintahan harus mempertimbangkan banyak hal dalam merumuskan kebijakan, termasuk perilaku yang dapat merugikan pihak lain.
    Cerita ini juga menunjukkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi ketika menjabat gubernur DKI Jakarta, yang berkaitan dengan penertiban arus kendaraan di jalan protokol di DKI Jakarta, dapat mempengaruhi kehidupan pihak lain.
    Selain itu, cerita ini juga menceritakan tentang peranan Presiden dalam mengeluarkan peraturan yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat, seperti perda yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi yang mengatur arus kendaraan di jalan protokol.

  18. Kesimpulan dari inspirasi yang berbicara tentang “Presiden yang Patuh terhadap Perda” adalah bahwa kepatuhan seorang presiden terhadap peraturan daerah (Perda) merupakan aspek penting dalam menjaga prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Kepatuhan terhadap Perda adalah wujud dukungan terhadap kebijakan dan kepentingan lokal, yang memungkinkan pembangunan yang lebih merata dan pemberdayaan daerah. Hal ini juga mencerminkan kualitas kepemimpinan yang transparan dan berdasarkan hukum

  19. Dapat kita tangkap pelajaran pada cerita ini,yaitu tingkatan hukum itu mutlak, bahkan seorang presiden mematuhi peraturan akan hukum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *