Padang—Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, bersama Ketua DPRD Kota Sibolga, provinsi Sumatera Utara dan sejumlah pejabat daerah, langsung datang ke kediaman Wagub Sumbar pada Jumat (18/7/25),
Kedatangan kedua pejabat kota Sibolga tersebut untuk meminta maaf atas ulah warganya yang melakukan penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau (trawl) di wilayah perairan Sumatera Barat. Kunjungan tersebut juga sekaligus menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan Pemprov Sumbar.
Sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Barat, Vasko Ruseimy baru saja menindak tegas pelaku penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau (trawl) yang dilakukan oleh awak kapal asal Kota Sibolga, Sumatera Utara.
Aksi ilegal ini terungkap saat patroli melibatkan Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta nelayan lokal. KM Dirga tertangkap tengah beroperasi di wilayah tangkap yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan kecil. Praktik penggunaan pukat harimau, yang dikenal sangat merusak ekosistem laut, menjadi alasan utama tindakan penindakan tersebut.
“Kunjungan ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada masyarakat Sumbar, khususnya nelayan Air Bangis, atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum nelayan kami. Kami juga menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah tegas Pemerintah Provinsi Sumbar,” ujar Wali Kota Syukri.
Rombongan dari Sibolga terdiri dari Sekda, Sekwan, Kadis Kesehatan, perwakilan Dinas Perikanan, Kabag Umum, Ketua HNSI Sibolga–Tapteng, serta sejumlah nelayan jaring salam.
Wakil Gubernur Vasko menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi itikad baik dari Pemkot Sibolga. Namun, ia menegaskan bahwa proses hukum terhadap kapal pelanggar akan tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Ini bukan semata soal wilayah, tapi soal keadilan bagi nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya pada laut. Sumbar akan selalu bersikap tegas terhadap segala bentuk pelanggaran,” ujar Vasko.
Sebelumnya pada awal Mei lalu, Direktorat Polisi Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sumbar menangkap satu unit kapal motor penangkap ikan asal Sibolga di perairan Sumbar. Kapal dengan merek lambung KM Dirga itu dibekuk petugas Kepolisian karena mengoperasikan Pukat Harimau untuk menjaring ikan di kawasan Air Bangis, Pasaman Barat.
Kapal dengan 12 awak tersebut ditangkap di koordinat N 00°16.223° E 009°00.710°, setelah terdeteksi selama satu jam pada (12 /5/25) lalu. Dalam penangkapan itu, aparat menemukan sekitar 2,5 ton hasil tangkapan dan alat tangkap trawl yang merusak lingkungan.
Selain itu, kapal tersebut juga melanggar ketentuan jumlah awak yang tercantum dalam Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Guna menghindari potensi konflik sosial di kawasan Air Bangis, para pelaku langsung dibawa ke Subdit Gakkum Ditpolairud Polda Sumbar di Padang. Hal ini untuk mencegah reaksi massa, termasuk ancaman pembakaran kapal oleh warga yang geram atas praktik ilegal tersebut.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy yang juga sempat ikut turun tangan dalam operasi penangkapan itu mengatakan, tindakan tersebut merupakan respon atas keluhan nelayan.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran terhadap keberlanjutan laut kita. Banyak ditemukan terumbu karang, bunga-bunga karang, bahkan yang belum berkembang pun sudah hancur. Ini bukti nyata bahwa praktik ini merusak alam kita,” ungkapnya saat itu.
Langkah ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga kedaulatan laut, melindungi ekosistem pesisir, dan memperjuangkan hak nelayan lokal dari praktik perikanan yang merusak dan tidak berkelanjutan.
15 comments
Sangat disayangkan ketika ada yang merusak ekosistem laut, terlebih menggunakan pukat harimau. Namun sangat diapresiasi untuk pemerintah kota Sibolga yang mengambil keputusan tepat untuk mendatangi gubernur Sumatera Barat untuk meminta maaf karena warganya telah melakukan pelanggaran, begitupun dengan wali kota Sumatra Barat yang menyambut kedatangan mereka dengan baik, namun tetap menegakkan hukum pada pelaku yang telat melakukan pelanggaran.
Langkah Wali Kota Sibolga sangat menunjukkan sikap tanggung jawab dan itikad baik untuk meminta maaf langsung. Hal yang dilakukan oleh beliau dapat mencegah konfil antar daerah. Wakil Gubernur Sumatra Barat juga tegas karena fokus kepada pelestarian laut dan hak-hak nelayan kecil. Ini mencontohkan pemimpin yang peduli lingkungan.
Sudah sangat tepat tindakan yang dilakukan oleh pejabat Sibolga dengan mendatangi kediaman Wagub Sumbar untuk meminta maaf atas aksi ilegal oknum nelayan nya. Ini menunjukkan kesungguhan mereka dalam meminta maaf atas kerugian yang dialami oleh nelayan lokal dan ekosistem laut Sumbar. Para oknum memang harus ditindak tegas walau pejabat Sibolga telah meminta maaf, karena tindakan oknum sangat merugikan.
Teks cerita tersebut menyajikan kasus penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau (trawl) di perairan Sumatera Barat oleh warga Sibolga, Sumatera Utara. Kasus ini menunjukkan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan laut. Wali Kota Sibolga dan Ketua DPRD Kota Sibolga mengambil langkah yang tepat dengan meminta maaf dan menyatakan dukungan terhadap penegakan hukum yang dilakukan Pemprov Sumbar.
Berita ini memberi gambaran jelas tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan betapa seriusnya dampak pukat harimau. Sikap tegas pemerintah Sumbar patut diapresiasi, tetapi tindak lanjut jangka panjang jauh lebih penting daripada sekadar penindakan sesaat. Kasus ini juga menunjukkan bahwa masalah lingkungan tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja perlu kerja sama dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak.
Langkah yang sangat tepat yang dialkukan oleh pejabat sibolga dengan cara berdiskusi dan meminta maaf secara langsung dengan wagub sumbar atas adanya peristiwa ilegal oknum nelayan.ini merupkan bentuk kesungguhan mereka dalam meminta maaf atas kerugian yang dialami oleh nelayan lokal dan ekosistem laut yang ada disumbar
Saya melihat ini sebagai langkah positif dan tegas dari Pemprov Sumbar yang sekaligus membangun kepercayaan dengan nelayan lokal. Namun, penegakan hukum harus dibarengi dengan dukungan ekonomi agar nelayan kecil tidak tersisih.
Langkah yang dilakukan Pemprov Sumbar dengan menegakkan hukum adalah langkah yang paling tepat, supaya masyarakat lain tidak lagi berbuat semena-mena terhadap laut maupun objek lain
Teks ini menunjukkan bagaimana Pemerintah Kota Sibolga datang langsung ke Sumatera Barat untuk meminta maaf atas tindakan nelayannya yang menggunakan pukat harimau, alat tangkap yang jelas-jelas merusak laut. Langkah tegas Pemprov Sumbar dalam menindak kapal pelanggar juga ditampilkan dengan sangat jelas, termasuk proses penangkapan, barang bukti, dan alasan kuat mengapa tindakan itu harus dilakukan. Secara keseluruhan, cerita ini menegaskan pentingnya menjaga laut, melindungi nelayan kecil, dan menunjukkan contoh kerja sama antar daerah dalam menyelesaikan pelanggaran di wilayah perairan.
Langkah tegas Pemprov Sumbar terhadap penangkapan ikan ilegal layak diapresiasi karena melindungi nelayan kecil dan ekosistem laut. Sikap Wali Kota Sibolga yang datang meminta maaf juga patut dihargai sebagai bentuk tanggung jawab. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran agar praktik merusak seperti pukat harimau tidak terulang lagi.
teks ini sangat penuh informasi dan sangat menarik di mulai dari pembahasan Kunjungan resmi dari pejabat Sibolga ini menunjukkan contoh positif bagaimana antar daerah dapat saling menghormati dan bekerja sama dalam menyelesaikan konflik sumber daya alam yang berpotensi memicu ketegangan sosial. Sikap terbuka dan permohonan maaf secara langsung mengindikasikan adanya kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut agar masa depan perikanan tetap berkelanjutan, bukan hanya persoalan wilayah. Ini memberikan pelajaran tentang kolaborasi dan komunikasi antardaerah sangat penting dalam mengelola sumber daya bersama.
tak hanya itu teks ini diiringi dengan siniar audio yang menjelaskan teks secara lebih dalam dan dari sudut pandang pembaca. pembahasan tentang tindakan tegas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap praktik pukat harimau menegaskan keseriusan perlindungan lingkungan yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup nelayan kecil lokal. Keberanian menindak pelaku pelanggaran, meski dari daerah lain, mengilustrasikan pentingnya penegakan hukum yang tanpa kompromi demi keadilan dan keberlanjutan ekosistem laut yang merupakan tumpuan kehidupan masyarakat pesisir. Ini juga menjadi peringatan bagi semua pihak agar memprioritaskan metode tangkap ikan yang ramah lingkungan sebagai warisan bagi generasi mendatang.
Teks berita ini menyajikan laporan mengenai respon diplomatis dan penegakan hukum atas kasus penangkapan ikan ilegal menggunakan pukat harimau (trawl) oleh awak kapal asal Sibolga, Sumatera Utara, di perairan Sumatera Barat. Fokus utama narasi adalah kunjungan formal Wali Kota Sibolga bersama jajaran ke Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, untuk meminta maaf dan menyatakan dukungan terhadap penindakan hukum yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar. Laporan ini secara lugas menyoroti komitmen tegas Pemprov Sumbar dalam melindungi ekosistem laut dan hak nelayan kecil dari praktik merusak, diperkuat dengan detail penangkapan KM Dirga di Air Bangis dan kekhawatiran akan potensi konflik sosial, yang menegaskan bahwa isu ini adalah masalah keadilan lingkungan dan kedaulatan wilayah.
Menurut saya, kunjungan resmi Pemkot Sibolga merupakan langkah diplomatis dan bijaksana untuk meredam potensi konflik sosial akibat praktik ilegal tersebut. Permohonan maaf dan dukungan terhadap penegakan hukum menunjukkan tanggung jawab moral dan politik yang patut diapresiasi, sekaligus menekankan pentingnya kerja sama antarwilayah dalam pengelolaan sumber daya laut.
Nama: Muhammad Irsyad
NIM: 24002121
Program Studi: Administrasi Pendidikan
Nomor Urut: 24
tindakan yang dilakukan oleh Wagub Sumbar adalah tindakan yang sangat baik. selain menegakan keadilain, juga menjadi indikator bahwa pelaksanaan peraturan yang dilaksanakan di sumatra barat sudah sangat baik. karena perlu diingat pula bahwa daerah perairan yang ada disumatra barat cukup dominan dibandingkan dengan bagian daratannya.
Nama ; Axel Dewa Maulana
Nim ; 25137031
Prodi ; S1 Teknik Pertambangan
NU : 05
BI-NS-251
Berita ini secara efektif menunjukkan penanganan konflik nelayan lintas provinsi yang cepat, diplomatis, dan tegas dalam penegakan hukum lingkungan, menekankan komitmen Sumbar untuk melindungi laut dan nelayan lokal.