Pertumbuhan Teknologi Digital di Myanmar (Kebijakan Monopoli, Inovasi Disruptif, dan Reformasi Telekomunikasi, 2010—2020)
Pertumbuhan Teknologi Digital di Myanmar (Kebijakan Monopoli, Inovasi Disruptif, dan Reformasi Telekomunikasi, 2010—2020)

Pertumbuhan Teknologi Digital di Myanmar: Kebijakan Monopoli, Inovasi Disruptif, dan Reformasi Telekomunikasi (2010—2020)

Rakha Akbar Aryaputra
Rakha Akbar Aryaputra
  • 14 July 2026
0 Shares
0
0
0
0
Shares
0
0
0

Latar Belakang

Myanmar atau lebih dikenal Republic of Myanmar merupakan suatu negara yang sedang beralih dari sistem otoriter ke demokrasi semenjak 2011, dalam sejarah politiknya pernah menerapkan beberapa sistem pemerintahan lainnya seperti rezim junta militer. Setelah adanya pergeseran kekuasaan yang dilakukan Jenderal Ne Win menjadikan rezim junta militer, seluruh aspek kepentingan negara dikendalikan oleh militer termasuk perubahan dinamika ekonomi, sosial dan politik. Myanmar disebut sebagai “the most monolithically militarily controlled in the world” menurut pendapat Davis I. Steinberg. Hal ini disebabkan junta militer Tatmadaw yang sangat mengendalikan pemerintahan sejak tahun 1962 (Firmas, 2003). Meskipun tahap transisi ke sistem demokrasi sudah dilakukan hingga saat ini, beberapa kebijakan yang dikeluarkan hanya menguntungkan kalangan militer. Oleh karena itu, adanya dominasi militer yang memonopoli perusahaan internet dan telekomunikasi akan memengaruhi perkembangan teknologi digital di Myanmar.

Kehadiran teknologi disruptif sebagai sebuah inovasi yang berkembang telah memberi pengaruh terhadap cara kerja pasar di Myanmar. Berkembangnya teknologi memungkinkan adanya kemudahan dalam berkomunikasi juga mengakses jejaring sosial melalui keberadaan internet. Suatu inovasi identik dengan hal memperkenalkan suatu produk yang baru seperti teknologi, melakukan reorganisasi, menggunakan langkah baru dalam menghasilkan produk dan memperluas produksi ke daerah baru (Sukirno, 1978, hal. 283 dalam Hamid, 2017). Pada tahun 2013, Myanmar memiliki 50 juta penduduk dengan pelanggan selulernya hanya di angka 11% salah satu terendah di dunia (GSMA, 2015). Oleh karena itu, pemerintah Myanmar pada tahun 2014 mengambil langkah untuk reformasi ekonomi besar-besaran dengan inovasi di sektor telekomunikasi dengan tujuan mengatasi kesenjangan yang signifikan dalam perkembangan teknologi. Namun lain halnya di Myanmar, inovasi telekomunikasi membuahkan kesadaran bagi warganya untuk berusaha memiliki pendapatan yang cukup untuk bisa memanfaatkan inovasi ini.

Dilansir dari Mubah et al. (2017) mengenai kesenjangan digital di Asia Tenggara, Myanmar menjadi salah satu negara yang mengalami kesenjangan digital yang diakibatkan oleh akses internet dengan tarif yang tinggi dan pembangunan infrastruktur yang tidak merata sehingga mayoritas pengguna hanya terfokus di kota-kota besar saja. Namun, perkembangan digital terus mengalami pertumbuhan sehingga berhasil menyaingi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hal tersebut terlihat pada 2019, pembangunan infrastruktur telekomunikasi mengalami kenaikan signifikan meskipun adanya pemulihan COVID-19. Kebangkitan juga didukung pada tahun 2020, mengenai jaringan 4G yang berkembang pesat di Myanmar. Akan tetapi, kesenjangan digital masih dirasakan antara masyarakat perkotaan dengan pedesaan. Dalam analisis ini, penulis menggunakan Teori Pembangunan Ekonomi W. W. Rostow untuk membantu menjelaskan pertumbuhan teknologi digital setelah masuknya inovasi disruptif di Myanmar pada tahun 2010-2020.

Rumusan Masalah

Dalam polemik yang dihadapi Myanmar sebagai negara yang termasuk dalam Least Developed Countries (LDCs) menurut OECD Development Assistance Committee, hal ini perlu untuk diperhatikan terutama dalam hal inklusivitas digital dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan ekonomi yang membantu dalam pembangunan Myanmar. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dibangun, maka dapat dirumuskan masalah yang dapat membangun pertanyaan penelitian. Kebijakan pasar monopoli yang diterapkan di Myanmar antara tahun 2010-2020 turut membentuk arah pertumbuhan teknologi digital melalui dinamika ekonomi, politik dan sosial.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimana pengaruh kebijakan pasar monopoli di sektor telekomunikasi Myanmar terhadap pertumbuhan teknologi digital dari perspektif ekonomi, politik, dan sosial?

Kerangka Teori

Teori Pembangunan Ekonomi

Dalam melihat pertumbuhan ekonomi melalui teknologi digital yang berkembang di Myanmar, makalah ini menggunakan teori pembangunan ekonomi W. W. Rostow. Teori pembangunan ekonomi diperkenalkan oleh Rostow pada pertengahan 1950-an melalui sebuah artikel, lalu dikembangkan lebih lanjut di dalam bukunya yang berjudul The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto pada tahun 1960. Rostow melihat bahwa tahapan pembangunan ekonomi dapat dibagi dalam lima tahapan (Rostow, 1960):

  1. Traditional society/masyarakat tradisional: Dalam tahap pertama ini, tingkat produksi per kapita dan tingkat produktivitas para pekerja masih rendah dikarenakan masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas dan primitif. Adanya keterbatasan akses terhadap alat, teknologi, dan ilmu pasca era Newtonian membuat masyarakat tradisional akhirnya bergantung pada sektor agrikultur (Rostow, 1960).
  2. Preconditions for take-off/masa transisi: Tahap ini awalnya dikembangkan di Eropa Barat pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18. Rostow mendefinisikan tahap ini sebagai masa transisi di mana masyarakatnya mulai mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan dengan kekuatan sendiri. Terdapat dua corak yang ditemukan saat masa transisi, 1) Tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah ada (Eropa, Asia, Timur Tengah, dan Afrika); 2) Tahap ini dicapai tanpa harus merombak sistem masyarakat tradisional yang sudah ada, negara-negara yang born free (Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Selandia Baru). Pada tahapan ini, masyarakatnya sudah mulai bisa memanfaatkan ilmu pengetahuan modern dan menghasilkan penemuan baru sehingga tingkat produktivitas di bidang agrikultur maupun industri meningkat (Rostow, 1960).
  3. Take-off/lepas landas: Menurut Rostow, negara yang sudah memasuki tahap ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) kenaikan dalam penanaman modal yang produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari Produk Nasional Bersih; 2) terdapat perkembangan satu atau lebih sektor industri dengan tingkat laju pertumbuhan yang tinggi; 3) tercipta suatu landasan dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang dapat mendorong perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi selalu terjadi (Rostow, 1960).
  4. Drive to maturity/menuju kedewasaan: Pada tahap ini, Rostow melihat bahwa masyarakatnya sudah secara efektif memanfaatkan teknologi modern pada sebagian besar kegiatan produksinya. Industri-industri baru pun mulai bermunculan sehingga menyebabkan ketertinggalan industri-industri lama. Kegiatan produksi pada tahap ini cenderung berfokus pada peralatan mesin, listrik, dan bahan kimia. Pada tahap ini pula ditunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya dapat memproduksi segala yang dibutuhkan, melainkan apa saja bisa, sehingga barang-barang yang sebelumnya perlu diimpor sekarang bisa diproduksi dalam negeri sendiri (Rostow, 1960).
  5. High mass consumption/konsumsi tinggi: Tahap terakhir ini akan tercapai apabila masyarakat dalam negara tersebut sudah sangat sukses, sampai pada suatu titik di mana hampir semua orangnya dapat membeli barang-barang konsumsi selain kebutuhan pokok. Jadi, sebuah negara dikatakan sudah memasuki tahap ini apabila telah mencapai kematangan teknologi dan pendapatan per kapita sudah mencapai level tertentu (Rostow, 1960).

Pembahasan

Telekomunikasi sebagai Mesin Baru Ekonomi Myanmar

Pemerintah Myanmar melalui Myanmar Post and Telecommunications (MPT) menjadi badan pemerintahan yang berperan sebagai pengendali seluruh pasar dan telekomunikasi utama di Myanmar termasuk dalam menentukan tarif dari internet, kualitas, hingga melakukan pembatasan bagi para pengguna (Calderaro, 2015). Penerapan kebijakan pasar monopoli yang dilakukan pemerintah telah membatasi akses internet secara keseluruhan (ASEAN & Beyond, 2012, dalam Mubah et al., 2017). Pembatasan ini diimplementasikan dengan adanya tarif internet seluler per jam yang tinggi mencapai biaya per bulan US$100 per Mbps menurut United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP, 2016).

Kebijakan monopoli pasar yang berpusat pada pemerintah khususnya Myanmar Post and Telecommunications (MPT) selama ini juga membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Myanmar terhambat. Berikut tabel yang memperlihatkan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Myanmar saat MPT masih menjadi satu-satunya operator internet dan telepon (lihat Tabel 1).

Tabel 1. Infrastruktur Telekomunikasi di Myanmar Tahun 2013-2014 (Sumber: Ei & Kim, 2016)

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah bekerja sama dengan pihak swasta asing sebagai inovasi disruptif telekomunikasi untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur tersebut. Dalam kompetisi internasional berbentuk tender selama dua tahun yang diadakan oleh pemerintah Myanmar, keputusan final yang dikeluarkan adalah perusahaan Ooredoo asal Qatar dan perusahaan Telenor asal Norwegia resmi diizinkan untuk bekerja sebagai operator di negara Myanmar (Calderaro, 2015). Pada Mei tahun 2015, Ooredoo berhasil mendapatkan 3,3 juta pelanggan, Telenor mendapatkan 6,4 juta pelanggan sedangkan MPT mendapatkan 10 juta pelanggannya di Myanmar (Calderaro, 2015). Keberhasilan Telenor salah satunya memiliki program yang menawarkan pelanggannya untuk menggunakan platform Facebook tanpa dikenai biaya data apa pun (Gorombolyi, 2022). Dapat dilihat dalam gambar ini proses rencana konektivitas dan reformasi telekomunikasi yang dilakukan pemerintah Myanmar pada Januari 2012 hingga Januari 2014 (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Garis Waktu Reformasi Ekonomi Telekomunikasi di Myanmar (Sumber: Ei & Kimm, 2016)

Setelah masuknya Ooredoo dan Telenor sebagai operator di Myanmar, internet berkembang pesat pada tahun 2011 hingga 2015 di Myanmar (lihat Gambar 2).

Gambar 2. Perbandingan Pengguna Internet dan Telepon Tahun 2011-2015 (Sumber: Ei & Kim, 2016)

Perbandingan pengguna internet pada tahun 2011-2012 dengan tahun 2014-2015 di Myanmar mengalami kenaikan signifikan. Pengguna internet yang meningkat dengan waktu empat tahun tersebut, dari jumlah pengguna 66.450 menjadi 2.919.618. Selain itu pengguna telepon yang bermula dari 3.598.113 pada tahun 2011-2012 dan 9.361.988 naik pada tahun 2014-2015 (Ei & Kim, 2016).

Jika melihat kondisi Gross Domestic Product (GDP) Myanmar pada tahun 2015, Myanmar merupakan salah satu negara dengan PDB per kapita rendah di Asia Tenggara (lihat Tabel 2).

Tabel 2. GDP di Myanmar Tahun 2015 (Sumber: Mubah et al., 2017)

Dengan harga tarif internet yang relatif mahal, masyarakat berpendapatan rendah di Myanmar kesulitan mengakses internet sehingga terjadi kesenjangan digital. Hal ini terjadi karena masyarakat membutuhkan modal yang banyak dalam membeli teknologi seperti komputer, telepon seluler, sekaligus berlangganan Wi-Fi dan kuota internet. Walaupun Wi-Fi bisa didapatkan dengan cara gratis di kedai kopi dan tempat umum, hal ini tidak tersedia di segala tempat negara Myanmar, sehingga menyebabkan masyarakat harus membeli paket internet dalam mengakses informasi dan pengetahuan yang ada, yang biayanya relatif mahal. Kesenjangan ekonomi menyebabkan masyarakat kelas bawah kesulitan untuk ikut terkoneksi secara digital dibandingkan mereka yang kaya. Dalam keadaan ini, masyarakat kelas bawah cenderung lebih mementingkan kebutuhan primernya daripada untuk membeli internet dalam mengakses informasi dan pengetahuan (Mubah et al., 2017).

Lebih lanjut, seiring berjalannya waktu perkembangan digital di Myanmar semakin membaik. Hal ini terlihat pada fenomena COVID-19 pada tahun 2019, pembangunan infrastruktur dan layanan digital cenderung meningkat, meskipun adanya fenomena tersebut. Misalnya, penggunaan jaringan 4G yang terus tumbuh dari 51,66% menjadi 68,25%, dengan penambahan 6 juta pengguna baru (World Bank, 2022). Selanjutnya, penggunaan smartphone dan internet yang kian masif seperti penggunaan media sosial Facebook. Selain itu, pada tahun 2020 jaringan 4G sudah bisa menjangkau 95% populasi, dibandingkan pada tahun 2011 hanya mampu di angka 10% dari total populasi (lihat Gambar 3).

Gambar 3. Pertumbuhan Jaringan 4G di Myanmar pada Tahun 2013-2021 (Sumber: World Bank, 2020)

Merujuk pada Gambar 3, Myanmar mengalami peningkatan signifikan dalam pertumbuhan digital selama 7 hingga 8 tahun terakhir. Keberhasilan ini disebabkan program ekonomi jangka panjang yang mampu dimanfaatkan dengan baik. Meskipun masih ada kesenjangan digital antara wilayah perdesaan dan perkotaan, akan tetapi Myanmar berada di posisi pertumbuhan digital sangat baik dibandingkan beberapa negara lainnya yang stagnan selama beberapa tahun.

Pernyataan pada paragraf sebelumnya, dapat didukung dengan data Total GDP tahun 2011 hingga 2020 (lihat Gambar 4). Pada tahun 2015, pertumbuhan sektor telekomunikasi berhasil memberikan 31% dari total Foreign Direct Investment (FDI) sebesar USD 3,32 yang menjadikan sektor terbesar kedua setelah energi (Oxford Business Group, 2015). Hal ini menyebabkan adanya lonjakan investasi dan peningkatan sektor telekomunikasi telah menandai membaiknya iklim di Myanmar serta modernisasi pasar yang pesat. Selanjutnya, terdapat data pada tahun 2017 FDI meningkat menjadi 41%, serta operator Telenor menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar Myanmar melalui pajak (Posts and Telecommunications Department, 2020).

Gambar 4. Total GDP 2011-2020 (Sumber: World Bank Open Data, n.d.)

Lebih dalam, dengan adanya reformasi ekonomi terhadap bidang telekomunikasi Myanmar, hal ini bisa dilihat pada pertumbuhan ekonomi (GDP Growth %) untuk melihat tingkat ekspansi atau kontraksi perekonomian tahunan. Sejak Myanmar mengalami pertumbuhan digital, angka GDP mengalami kenaikan dan penurunan selama 7 hingga 8 tahun terakhir (lihat Gambar 5).

Gambar 5. Persentase Pertumbuhan GDP 2011-2020 (Sumber: World Bank Open Data, n.d.)

Melihat grafik pertumbuhan ekonomi Myanmar, pada tahun 2011-2020 menunjukkan rata-rata pertumbuhan berada di kisaran 6,10%. Angka ini menunjukkan kinerja ekonomi yang relatif solid, meskipun diselingi fluktuasi tajam akibat krisis domestik pada tahun 2020 yang menekan pertumbuhan ke level negatif. Menariknya, pada periode pandemi tahun 2019, rata-rata pertumbuhan justru meningkat menjadi 6,60%, mencerminkan kemampuan Myanmar untuk melakukan rebound melalui kebijakan stimulus serta pemulihan aktivitas perdagangan dan industri.

Dalam menganalisis perubahan sosial ekonomi dan dinamika politik suatu negara, penggunaan data deret waktu ekonomi memiliki peran yang krusial. Data deret waktu merujuk pada deretan angka-angka ekonomi yang disusun berdasarkan urutan waktu (time series) sehingga dapat menampilkan tren jangka panjang, pola pergerakan, serta fluktuasi yang terjadi. Melalui data ini, dapat pula dipahami bagaimana kebijakan ekonomi, kondisi politik, maupun dinamika global berpengaruh terhadap perkembangan suatu negara dari tahun ke tahun (lihat Gambar 6).

Gambar 6. Perubahan Pertumbuhan Ekonomi Myanmar Disertai Isu yang Terjadi (Sumber: World Bank Open Data, n.d., diolah kembali oleh penulis)

Secara keseluruhan, dengan melihat gambar di atas, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Myanmar cenderung stabil yang mencerminkan dinamika politik, kesenjangan, dan berbagai peristiwa domestik. Pada periode awal pemerintahan Thein Sein, Myanmar menuju sistem demokrasi dengan adanya beberapa agenda ekonomi seperti reformasi telekomunikasi dan UU telekomunikasi. Pada akhir jabatannya, Thein Sein menghadapi masalah sosial ketimpangan pendapatan dan akses internet. Selanjutnya, pada periode kepemimpinan Htin Kyaw Myanmar berfokus pada peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan tidak ada perubahan yang signifikan. Berikutnya, pemerintahan Win Myint mengalami beberapa peningkatan signifikan terhadap jaringan 4G, mampu menghadapi COVID-19 dalam melanjutkan reformasi telekomunikasi dan dihadapkan konflik domestik melalui keputusan pembatasan akses internet di beberapa daerah.

Dinamika Politik Pemerintahan Thein Sein, Htin Kyaw dan Win Myint

Setelah dua dekade berada di bawah rezim militer, Myanmar menunjukkan kecenderungannya terhadap demokrasi substantif pada 2012, dengan diadakannya pemilu sela yang menghasilkan kemenangan National League for Democracy (NLD) dan membawa Aung San Suu Kyi ke parlemen. Pertemuan dan serikat pekerja dilegalkan, dan sensor internet dilonggarkan. Presiden Thein Sein menjadi fasilitator utama terjadinya reformasi politik Myanmar, meskipun dia sendiri merupakan mantan jenderal. Namun, agenda liberalisasi ekonomi yang diberlakukan menunjukkan capaian yang tidak diharapkan. Pencurian tanah meningkat ketika lembaga-lembaga negara dan perusahaan negara berlomba-lomba menyambut investasi asing, termasuk militer, pemburu rente, maupun investor asing. Keadaan ini menunjukkan lemahnya kendali yang dimiliki golongan reformis, karena secara de facto, kekuasaan masih berada di tangan elit-elit sebelumnya (Jones, 2013).

Dengan kondisi tersebut, privatisasi justru membuka ruang bagi militer yang pada rezim sebelumnya menguasai dan mengelola perekonomian untuk mengeksploitasi perekonomian. Keadaan ini menunjukkan bagaimana semestinya sebuah reformasi tidak hanya terjadi dalam pembuatan kebijakan, tetapi juga dalam implementasinya. Regulasi perekonomian pasca reformasi dalam penerapannya justru malah mungkin meningkatkan aktivitas perburuan rente. Ini didorong oleh faktor maraknya korupsi yang melemahkan kompetensi birokrasi di masa rezim sebelumnya (Ford et al., 2015).

Sejak pemerintahan Thein Sein, pemerintah memiliki undang-undang yang membatasi hak masyarakatnya untuk bebas berekspresi. Pada tahun 2013, pemerintah Myanmar mengeluarkan Undang-Undang (UU) Telekomunikasi secara sah setelah terpilihnya operator swasta asing Ooredoo dan Telenor. Salah satu klausulnya pada pasal 66 (d) menegaskan “siapa pun yang menggunakan komunikasi elektronik untuk mencemarkan nama baik atau melecehkan akan dikenakan pidana penjara hingga lima tahun” (Eizenberger, 2016). Sebagai negara yang didominasi militer hal tersebut dimanfaatkan untuk menindas para aktivis politik dan jurnalis, karena mengunggah kritik atau pencemaran nama baik terhadap pimpinan militer di media sosial (Eizenberger, 2016). Adanya intervensi militer terhadap kebebasan berekspresi internet menimbulkan ketakutan di masyarakat Myanmar, sehingga menghambat kemajuan inovasi disruptif teknologi yang sedang berkembang.

Beralih ke pemerintahan Htin Kyaw, terdapat kritik terhadap Htin Kyaw terkait Pasal 66 (d) dari UU Telekomunikasi yang diresmikan oleh Thein Sein. Merujuk pada pasal tersebut, menurut 61 organisasi bidang hak asasi manusia nasional dan internasional harus dilakukan revisi atau dicabut (Human Rights Watch, 2017). Hal ini dikarenakan, adanya kasus salah satu masyarakat Myanmar yang diduga melakukan pencemaran nama baik terhadap Htin Kyaw dengan kata “idiot”. Selanjutnya, alat hukum ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk mengajukan pengaduan, misalnya pada tahun 2013 sudah terdapat 71 terdakwa akibat pencemaran nama baik melalui platform Facebook (Human Rights Watch, 2017). Sehingga Presiden Htin Kyaw didesak untuk mencabut pasal yang dirasa kurang presisi dan samar-samar.

Pembahasan selanjutnya yaitu pemerintahan Win Myint, dihadapi dengan adanya konflik domestik antara Tatmadaw dan Arakan Army. Selanjutnya, kondisi diperparah dengan adanya isu genosida terhadap etnis Rohingya. Pemerintah telah memerintahkan kepada operator telekomunikasi seperti Telenor dan Ooredoo, dengan alasan keamanan (DW, 2020). Pemutusan akses internet mencakup beberapa negara bagian seperti Rakhine dan Chin selama minimal tiga bulan. Kebijakan Win Myint tersebut dikritisi oleh anggota parlemen seperti Maung Kyaw Zan, baginya keputusan tersebut merugikan para jurnalis dalam melakukan pemberitaan di area konflik (DW, 2022). Di samping itu, sosok Win Myint berhasil meningkatkan pertumbuhan teknologi digital selama masa COVID-19, hal ini terlihat dengan kemunculan perusahaan rintisan yang bergerak di industri telekomunikasi (lihat Gambar 7).

Gambar 7. Pertumbuhan Industri Perusahaan Rintisan di Myanmar Tahun 2011-2020 (Sumber: World Bank, 2022).

Melihat Gambar 7, dapat diketahui bahwa beberapa perusahaan teknologi digital mulai bermunculan. Sekitar 94 perusahaan teknologi digital di Myanmar telah berhasil menarik 350 juta dolar AS dalam bentuk modal asing selama 2011-2019 (World Bank, 2020). Beberapa perusahaan e-commerce juga mulai berfungsi pada akhir 2017. Salah satu perusahaan populer di Myanmar adalah Wave Money, yang sudah mencakup 89% wilayah negara dengan pengguna sebesar 25 juta pada tahun 2019 (World Bank, 2020). Persebaran layanan perusahaan tersebut sudah memasuki ke wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Ketimpangan Digital dan Munculnya Gerakan Sosial di Myanmar

Kehadiran inovasi digital di Myanmar telah membentuk dinamika sosial seperti ketimpangan pendapatan dan jangkauan internet. Dengan tarif yang tergolong tinggi bagi konsumen, hal ini mendorong peningkatan terhadap jam kerja untuk mampu membeli 1 GB data seluler tersebut (Tech in Asia, 2016, dalam Mubah et al., 2017). Menurut Tech in Asia, untuk mendapatkan kuota sebesar itu perlu 8 jam kerja per hari dengan alternatif lain adanya akses gratis internet pada fasilitas-fasilitas publik yang juga memberikan pengadaan bagi akses internet.

Myanmar berdasarkan pada tahun 2016, termasuk sebagai negara yang memiliki jam kerja tinggi dengan upah masih di bawah rata-rata yaitu US$0,46 per jam. Hal ini tentu saja memengaruhi kemampuan para pekerja untuk mendapatkan akses internet, kecuali mereka yang memiliki pendapatan tinggi. Myanmar sebagai salah satu negara yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang rendah dengan menduduki peringkat 148 dari 187 negara lainnya menurut laporan Human Development Index pada tahun 2016, sulit untuk beradaptasi dengan adanya kebijakan dari pemerintah yang memberikan tarif tinggi terhadap akses internet.

Kembali pada tahun 2015, indeks gini Myanmar mencapai di angka 38,1 (World Bank, 2015), yang secara bersamaan, orang-orang kalangan atas di Myanmar turut mengendalikan perekonomian dan regulasi internet. Penetapan harga atas akses internet per jam membuat masyarakat berpendapatan rendah kesulitan mendapatkan akses internet. Dampaknya pada tahun 2010, pengguna internet di Myanmar tidak lebih dari 400.000 pengguna atau sekitar 0,8% dari populasi negara ini. Hal ini terjadi dikarenakan masyarakat Myanmar harus bekerja selama 8 jam setiap harinya hanya untuk dapat membeli paket data seluler sebesar 1 GB (Tech in Asia, 2016). Pernyataan mengenai upah minimum dengan biaya pembelian internet di negara Asia Tenggara pada tahun 2016 (lihat Tabel 3).

Tabel 3. Biaya Internet dan Upah Minimum di Asia Tenggara Tahun 2016 (Sumber: Mubah et al., 2017)

Berdasarkan Tabel 3, dapat dianalisis bahwa biaya internet di Myanmar mencapai US$3,6 yang relatif mahal dibandingkan beberapa negara lainnya seperti Indonesia dan Kamboja. Di sisi lain, Myanmar memiliki upah minimum terendah dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya yaitu US$0,46. Pasalnya, dalam konteks ini menciptakan permasalahan sosial yaitu masyarakat dengan strata ekonomi rendah atau kelas bawah akan kesulitan mengakses internet. Sehingga, masuknya Ooredoo dan Telenor sebagai bentuk inovasi disruptif, justru semakin menegaskan kesenjangan dalam masyarakat karena tingginya biaya internet.

Pada perkembangannya hingga tahun 2020, isu kesenjangan teknologi digital masih menjadi masalah serius bagi pemerintah Myanmar. Pertama, akses internet belum mampu dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, manfaat dari ekonomi digital masih mengalami ketimpangan, seperti masyarakat perkotaan cenderung mengonsumsi internet lima kali lebih besar dibandingkan masyarakat pedesaan. Ketiga, pada tahun 2019 adanya pembatasan terhadap beberapa wilayah seperti Rakhine dan Chin akibat konflik yang menyebabkan lebih dari satu juta pengguna kehilangan akses internet.

Pasca adanya penutupan akses internet selama delapan bulan di wilayah Rakhine dan Chin, memicu adanya aksi protes oleh mahasiswa di Yangon. Aksi demonstrasi dilakukan oleh 100 mahasiswa yang menyuarakan agar akses internet dapat dihidupkan kembali di kedua wilayah tersebut (Reuters, 2020). Namun, menurut pihak berwenang aksi mahasiswa tidak melakukan izin terlebih dahulu. Sehingga terdapat enam mahasiswa ditahan oleh pihak berwenang, melalui Pasal 19 UU Aksi Berhimpun Secara Damai (Reuters, 2020). Merujuk pada pasal 19 tersebut, jika dinyatakan bersalah dapat dikenakan hukuman penjara maksimal selama tiga bulan. Namun, aksi yang dilakukan oleh mahasiswa menandakan adanya pertumbuhan pengetahuan akan akses internet oleh kalangan muda. Selanjutnya, hal ini membuktikan juga bahwa teknologi digital di Myanmar telah menjadi isu yang penting bagi kalangan masyarakatnya (lihat Gambar 8).

Gambar 8. Gelombang Demonstrasi di Yangon Terkait Kebijakan Penutupan Internet (Sumber: Reuters, 2020)

Analisis Teori

Dengan teori pembangunan ekonomi yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penulis akan membuat sebuah analisis dengan kasus-kasus mengenai ekonomi teknologi digital di Myanmar. Apabila melihat dari penjelasan kasus di negara Myanmar, diungkapkan bahwa sektor telekomunikasi berperan penting dalam kenaikan FDI mencapai 47% di tahun 2017 dan operator Telenor menjadi penyumbang pajak terbesar pada tahun 2017.

Myanmar pun sempat mengalami kenaikan signifikan pada masalah jaringan 4G pada 2011 hingga 2020 yang berhasil menyaingi beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Berikutnya, sektor telekomunikasi telah menjadi agenda politik di Myanmar. Selain itu, pertumbuhan sektor telekomunikasi membuahkan industri baru lainnya seperti e-commerce, dan Wave Money sebagai mobile financial service terbesar dan memainkan peran penting dalam digitalisasi ekonomi negara. Melihat hal tersebut, penulis menganalisis bahwa negara Myanmar jika dianalisis menggunakan teori pembangunan ekonomi sedang dalam tahap drive to maturity/menuju kedewasaan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, negara yang berada dalam tahap drive to maturity/menuju kedewasaan berarti masyarakatnya sudah bisa memanfaatkan teknologi modern dengan baik sehingga industri-industri baru pun muncul. Dalam kasus Myanmar, negara tersebut melakukan kegiatan produksi listrik, internet, dan layanan digital ekonomi lainnya. Kebijakan investasi asing di Myanmar telah berhasil menarik para investor dengan baik, sehingga menyumbang pendapatan yang terbilang besar kepada negara dari hasil pajak operator dan pembelian layanan seluler dan internet. Sehingga dapat diketahui, bahwa Myanmar berada dalam tahap pendewasaan melalui pertumbuhan sektor telekomunikasi.

Kesimpulan

Perkembangan sektor telekomunikasi di Myanmar pada 2010-2020 menunjukkan bahwa inovasi digital dan masuknya beberapa operator asing seperti Ooredoo dan Telenor mampu meningkatkan konektivitas, meskipun negara masih berada pada kondisi transisi politik dengan dominasi kuat MPT dan militer. Dampaknya terlihat pada sektor ekonomi yaitu lonjakan pengguna internet, kemunculan perusahaan-perusahaan rintisan digital, serta kontribusi terhadap sektor ekonomi yang menjadi sumber pajak signifikan bagi Myanmar. Selain itu, kehadiran layanan digital seperti Wave Money telah memperlihatkan bahwa sektor telekomunikasi menjadi signifikan dalam pertumbuhan ekonomi Myanmar dan transformasi digital.

Secara politik, perkembangan sektor telekomunikasi di Myanmar menunjukkan ketegangan antara reformasi dan kontrol kekuasaan rezim. Pemerintahan Thein Sein, Htin Kyaw, dan Win Myint menghadirkan karakteristik kebijakan yang menunjukkan ketegangan seperti pasal 66 (d) UU Telekomunikasi dan kebijakan pemutusan internet di wilayah konflik. Di sisi lain, secara sosial ekspansi digital membuktikan meningkatnya akses informasi dan partisipasi publik, namun masih terhambat dengan tingginya biaya internet dan ketimpangan akses antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Dapat ditarik benang merah, perkembangan telekomunikasi di Myanmar menunjukkan kemajuan besar dalam teknologi digital, terutama setelah masuknya operator asing yang memperluas konektivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kehadiran sektor telekomunikasi juga memengaruhi sektor ekonomi, sosial maupun politik di Myanmar. Melalui kerangka teori pembangunan ekonomi Rostow, pembahasan ini telah dibantu dalam menunjukkan Myanmar berada pada tahap pendewasaan atau drive to maturity. Dengan demikian, pertumbuhan teknologi digital Myanmar merupakan kombinasi antara kemajuan ekonomi, ketegangan politik, dan tantangan sosial dalam negara yang masih berada di antara otoritarianisme dan reformasi.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan makalah ini, pengembangan pada sektor telekomunikasi perlu diarahkan pada pembentukan ekosistem digital yang lebih inklusif serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Dalam rentang waktu 2010 hingga 2020, masuknya beberapa operator asing seperti Ooredoo dan Telenor dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan investasi. Namun, guna meningkatkan akses telekomunikasi pemerintah perlu memberikan perhatian kepada masyarakat perdesaan yang belum dapat menikmati akses digital secara merata, seperti penurunan tarif layanan internet dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang berbasis pada jaringan 4G. Hal tersebut dapat memperkuat jangkauan akses kepada masyarakat yang hingga saat ini sudah mencakup 95% populasi. Lebih lanjut, pemerintah perlu memberikan dukungan penuh terhadap kehadiran perusahaan rintisan agar dapat membantu perekonomian negara dan dapat dinikmati masyarakat secara luas.

Dalam pembentukan regulasi, pemerintah Myanmar perlu mempertimbangkan atau mengkaji kembali terkait Pasal 66 (d) yang menjadi kritik semenjak beberapa pemerintahan sebelumnya. Dalam menuju penyempurnaan sistem demokrasi, kebebasan berpendapat maupun kritik terhadap pemerintah harus dijamin tanpa pembatasan. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat menikmati layanan internet secara aman dan nyaman. Selanjutnya, pemerintah harus lebih demokratis dalam mengeluarkan keputusan pembatasan internet di wilayah konflik. Persoalan ini membuat masyarakat di wilayah konflik terhambat untuk menangkap informasi lebih cepat dan mempermudah para jurnalis untuk menyampaikan informasi secara lebih luas seperti apa yang disampaikan oleh salah satu anggota parlemen di Myanmar.

Daftar Pustaka

Siniar Audio

Citation is loading...

Latih Pemahaman Membaca

Uji pemahaman Anda tentang artikel ini dengan menjawab beberapa pertanyaan interaktif yang dirancang khusus oleh AI kami.

Mulai Latihan Sekarang →
Post written by:
Rakha Akbar Aryaputra merupakan mahasiswa Departemen Ilmu Politik Universitas Indonesia sejak tahun 2022, saat ini sedang menjalani semester 7 dalam kuliahnya. Rakha Akbar secara aktif membuat artikel populer mengenai isu-isu politik, untuk memenuhi kebutuhan akademik di kampus.
Follow
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *