Analisis Perkembangan Sovereign Wealth Fund di Indonesia: Studi Kasus PT SMI (Era SBY), INA (Era Jokowi), dan Danantara (Proyeksi Era Prabowo)

Sovereign Wealth Fund (SWF) dapat dipahami sebagai dana abadi milik pemerintah yang diinvestasikan dalam berbagai instrumen, seperti deposito untuk mendapatkan bunga, saham untuk mendapatkan dividen, atau instrumen lain yang dapat menghasilkan pendapatan (Febriyanta, 2021). Secara sederhana, SWF merupakan dana abadi negara yang dikelola untuk mendukung program-program ekonomi. Namun, penerapannya di Indonesia cenderung mengarah pada Sovereign Wealth Asset (SWA) yang mengutamakan aset daripada dana tunai. Terdapat beberapa negara kaya yang menggunakan SWF, seperti Singapura, Norwegia, dan Arab Saudi. Oleh karena itu, perbandingan dan persamaan antara PT SMI, INA, dan Danantara di Indonesia menjadi menarik untuk dianalisis.

Sejarah PT SMI

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) adalah Badan Usaha Milik Negara yang didirikan pada 2009 di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Perusahaan ini berfungsi sebagai katalis dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dalam menjalankan mandatnya, PT SMI memiliki tiga pilar bisnis, di antaranya: (1) Pembiayaan dan Investasi, (2) Jasa Konsultansi, dan (3) Pengembangan Proyek. Pada 2020, PT SMI memperoleh perluasan mandat melalui Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2020, dengan dasar pengaturan dari Peraturan OJK No. 46 Tahun 2020 tentang perusahaan pembiayaan infrastruktur. Sektor-sektor yang dapat didukung oleh PT SMI meliputi transportasi, jalan, irigasi, telekomunikasi, efisiensi energi, kelistrikan, minyak dan gas bumi, selokan, air bersih, perkeretaapian, pendidikan, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, fasilitas perkotaan, pariwisata, zona infrastruktur, perumahan rakyat, informatika, sumber mata air, sistem pengolahan limbah, fasilitas olahraga, fasilitas kesenian, serta energi terbarukan dan konservasi energi.

Sejarah INA

Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah membentuk SWF dengan nama Indonesia Investment Authority (INA) untuk merespons kebutuhan pembiayaan dan penambahan investasi. Pembentukan lembaga tersebut bertujuan untuk meningkatkan serta mengoptimalkan nilai aset dalam jangka panjang melalui skema dana abadi yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Sekretariat Jenderal DPR RI, 2022). Dengan modal awal Rp75 triliun, SWF tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan aset secara jangka panjang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi ketergantungan pada dana jangka pendek, dan mendorong tercapainya stabilitas ekonomi. Secara ringkas, INA bertugas untuk menghimpun investor global maupun domestik agar dananya dapat dialirkan ke proyek-proyek strategis di Indonesia.

Sejarah Danantara

Danantara, yang diperkirakan akan menjadi SWF keempat terbesar di dunia, dilahirkan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi. Hal itu dilakukan melalui konsolidasi dan optimalisasi aset-aset penting, termasuk perusahaan negara. Visi utamanya adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas dalam lima tahun ke depan. Danantara akan mengonsolidasikan INA dan tujuh BUMN raksasa Indonesia, yang kemudian akan disusul perusahaan negara lainnya secara bertahap. Di antaranya Bank Mandiri (BMRI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Telkom Indonesia (TLKM), Pertamina, PLN, dan MIND ID atau PT Mineral Industri Indonesia (Persero). MIND ID adalah BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia yang memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Freeport Indonesia, PT Indonesia Asahan Aluminium, PT Timah Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Sistem Danantara menggunakan prinsip high risk dan high return, yang berarti memiliki potensi keuntungan besar, tetapi juga membuka risiko tata kelola dan korupsi jika tidak diawasi dengan ketat.

Analisis Singkat

PT SMI, INA, dan Danantara memiliki persamaan: ketiganya berperan dalam pembiayaan dan investasi untuk pembangunan ekonomi jangka panjang. Ketiganya merupakan badan pemegang aset. Selain itu, tujuannya sama, yaitu mendukung proyek infrastruktur, energi, transportasi, dan sektor lain yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Ketika berbicara mengenai perbedaan Danantara dengan INA, salah satu perbedaannya adalah sebelumnya sebagian dividen BUMN disetorkan ke APBN untuk belanja negara. Hal ini berbeda dengan Danantara, karena dananya tidak langsung digunakan untuk belanja, melainkan dikelola sebagai investasi. Misalnya, dari total dividen BUMN sebesar Rp400 triliun pada 2025, Rp300 triliun dialokasikan ke Danantara. Selanjutnya, Danantara mengelola dana Rp300 triliun tersebut agar dapat berkembang menjadi sekitar Rp1.000 triliun dalam rentang waktu tertentu melalui investasi. Jika menghasilkan keuntungan, dananya bisa kembali ke APBN atau diputar kembali.

Secara teori, jika proyek tersebut berjalan lancar, Danantara bisa menjadi game changer bagi ekonomi Indonesia. Semakin berhasil program ini, semakin menarik pula investasi global masuk, sehingga ketergantungan pada penerimaan pajak dapat dikurangi. Jika gagal, program ini dapat menimbulkan risiko ekonomi, seperti membesarnya defisit APBN dan melemahnya kepercayaan investor.

Oleh karena itu, pemerintah wajib menjaga sentimen masyarakat sejak awal, karena persepsi positif akan memengaruhi kepercayaan pasar. Program ini juga harus berjalan secara transparan, terutama terkait proyeksi, mekanisme investasi, dan arah programnya. Sebagai masyarakat Indonesia, saya berharap proyek ini dapat berjalan sesuai harapan. Skeptisisme tentu muncul bukan tanpa alasan, melainkan berangkat dari pengalaman beberapa mega proyek sebelumnya.

Siniar Audio