Dari Selat Hormuz ke Kedaulatan Digital Indonesia

Konflik antara Amerika Serikat dan Iran semestinya tidak lagi dipahami semata-mata sebagai persoalan regional di kawasan Timur Tengah. Sudut pandang itu kini tidak memadai untuk membaca konfigurasi kekuasaan global kontemporer. Dalam struktur dunia modern yang saling terhubung secara digital, sebuah eskalasi militer di kawasan strategis dapat memicu guncangan sistemik yang menjalar lintas sektor dan lintas negara, termasuk pada stabilitas ekonomi digital yang selama ini cenderung dipersepsikan relatif terpisah dari konflik geopolitik konvensional. Selat Hormuz menjadi simbol paling konkret dari keterhubungan tersebut. Jalur laut itu dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia menurut data U.S. Energy Information Administration. Ketika ancaman gangguan distribusi muncul, pasar global langsung mengalami tekanan melalui lonjakan harga minyak, kenaikan biaya logistik internasional, peningkatan inflasi global, dan pelemahan mata uang negara-negara berkembang.

Persoalannya, dampak geopolitik energi saat ini tidak lagi berhenti pada sektor industri konvensional. Dalam struktur ekonomi modern, kenaikan harga energi juga akan memengaruhi ruang digital secara langsung. Data center membutuhkan konsumsi listrik dalam skala sangat besar, sistem artificial intelligence memerlukan kapasitas komputasi tinggi dengan kebutuhan energi yang terus meningkat, sementara infrastruktur cloud global dioperasikan melalui jaringan server dengan konsumsi energi masif. Laporan International Energy Agency tahun 2025 bahkan memperkirakan konsumsi listrik global untuk data center akan meningkat menjadi sekitar 945 TWh pada 2030, atau lebih dari dua kali lipat dibandingkan konsumsi saat ini. Pertumbuhan tersebut sebagian besar didorong oleh ekspansi artificial intelligence dan layanan digital global. Dengan demikian, ketika harga energi dunia terguncang akibat konflik geopolitik, biaya operasional ekonomi digital akan ikut mengalami tekanan.

Indonesia berada dalam posisi yang relatif rentan terhadap situasi tersebut. Di satu sisi, transformasi digital nasional terus didorong secara agresif melalui berbagai kebijakan pembangunan ekonomi digital. Laporan e-Conomy SEA 2024 dari Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada 2024 telah mencapai sekitar USD 90 miliar dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh peningkatan transaksi e-commerce, layanan keuangan digital, serta penetrasi internet yang terus meluas. Akan tetapi, di balik pertumbuhan tersebut terdapat persoalan struktural yang belum banyak dibahas secara serius, yakni tingginya ketergantungan Indonesia pada infrastruktur teknologi global.

Sebagian besar layanan cloud nasional masih bergantung pada perusahaan asing seperti Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud, maupun Alibaba Cloud. Infrastruktur semikonduktor, sistem artificial intelligence, perangkat jaringan, hingga server nasional juga masih berada dalam rantai pasok global yang sangat dipengaruhi stabilitas geopolitik internasional. Dalam situasi normal, ketergantungan tersebut mungkin dipandang sebagai konsekuensi logis dari globalisasi teknologi. Namun, ketika konflik internasional meningkat, ketergantungan itu justru berpotensi berubah menjadi ancaman strategis terhadap stabilitas nasional. Di titik inilah persoalan digitalisasi tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai agenda pertumbuhan ekonomi. Persoalan tersebut telah bergeser menjadi isu kedaulatan negara. Transformasi digital nasional selama ini terlalu sering diposisikan sebagai proyek modernisasi ekonomi semata, sementara dimensi ketahanan strategis belum memperoleh perhatian secara proporsional.

Kedaulatan Digital dan Krisis Ketergantungan Teknologi

Dalam perspektif teori kedaulatan Jean Bodin, negara idealnya memiliki kekuasaan tertinggi atas sistem yang berada dalam yurisdiksinya. Akan tetapi, globalisasi teknologi telah menggeser struktur tersebut secara fundamental. Data warga negara kini bergerak lintas yurisdiksi, diproses melalui server global, dan dikendalikan oleh korporasi digital transnasional yang kekuatan ekonominya dalam banyak situasi bahkan melampaui sebagian negara berkembang. Negara tidak lagi hanya menghadapi ancaman terhadap wilayah geografis, tetapi juga ancaman terhadap kontrol data, sistem informasi, dan infrastruktur digital strategis.

Karena itu, konsep digital sovereignty atau kedaulatan digital menjadi semakin relevan dalam konteks global saat ini. Kedaulatan tidak lagi hanya berkaitan dengan batas teritorial fisik, tetapi juga menyangkut kemampuan negara dalam mengendalikan data strategis nasional, melindungi infrastruktur digital domestik, serta mempertahankan independensi teknologi dari tekanan eksternal. Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fondasi kedaulatan digital nasional sesungguhnya masih berada pada posisi yang cukup rapuh. Ketergantungan terhadap teknologi asing tidak hanya melahirkan risiko ekonomi, tetapi juga berpotensi mengurangi kapasitas negara dalam mempertahankan independensi politik serta keamanan nasional.

Persoalan tersebut semakin terlihat dalam konstruksi hukum nasional Indonesia. Regulasi digital nasional masih cenderung administratif dan sektoral. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang telah memberikan fondasi awal terhadap perlindungan hak privasi warga negara, tetapi pendekatan yang digunakan masih lebih berorientasi pada perlindungan individual dan belum sepenuhnya diarahkan pada perlindungan strategis negara dalam ruang digital global. Regulasi keamanan siber nasional juga masih tersebar dalam berbagai norma sektoral tanpa desain national cyber resilience yang benar-benar komprehensif. Padahal, ancaman yang dihadapi saat ini tidak lagi sekadar berbentuk kejahatan siber biasa, melainkan telah berkembang menjadi risiko geopolitik digital yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

Dalam konteks tersebut, teori responsive law dari Philippe Nonet dan Philip Selznick menjadi sangat relevan. Hukum modern seharusnya tidak berhenti sebagai instrumen administratif formal yang kaku dan lamban, tetapi harus mampu merespons perubahan struktur kekuasaan global yang berkembang sangat cepat akibat transformasi teknologi. Hukum semestinya diposisikan sebagai instrumen strategis negara untuk mengantisipasi ancaman baru yang muncul melalui data, artificial intelligence, dan dominasi infrastruktur digital global. Namun, yang terlihat saat ini justru sebaliknya. Regulasi nasional masih banyak berkutat pada aspek legalitas administratif, sementara dunia internasional telah bergerak menuju kompetisi geopolitik berbasis teknologi dan data.

Kolonialisme Baru di Balik Infrastruktur Digital

Fenomena tersebut bahkan mulai dipandang sebagai bentuk kolonialisme modern yang baru. Jika pada masa lalu dominasi dilakukan melalui penguasaan wilayah fisik dan sumber daya alam, maka dalam era digital dominasi berlangsung melalui teknologi, algoritma, data, dan infrastruktur digital. Negara berkembang berisiko hanya ditempatkan sebagai pasar dan sumber data bagi korporasi global tanpa benar-benar memiliki kontrol terhadap sistem digital yang digunakan masyarakatnya sendiri. Dalam literatur kontemporer, situasi demikian sering disebut sebagai digital colonialism.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena hukum internasional hingga hari ini belum memiliki rezim yang benar-benar komprehensif mengenai kedaulatan digital dan konflik siber lintas negara. Tallinn Manual 2.0 memang telah mencoba merumuskan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional dalam ruang siber, termasuk terkait kedaulatan negara dan prinsip non-intervention. Akan tetapi, dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal karena hanya bersifat pedoman akademik. Akibatnya, ruang digital global berkembang sebagai arena kompetisi geopolitik yang minim kepastian hukum internasional. Negara-negara besar bebas menggunakan teknologi sebagai instrumen kekuasaan global, sementara negara berkembang seperti Indonesia belum memiliki perlindungan hukum internasional yang cukup kuat untuk menghadapi dominasi tersebut.

Situasi ini memperlihatkan bahwa transformasi digital tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai agenda ekonomi dan modernisasi teknologi. Infrastruktur digital pada akhirnya telah berubah menjadi bagian dari instrumen pertahanan strategis negara. Konflik AS-Iran sesungguhnya memperlihatkan perubahan watak kekuasaan global dalam era digital. Perebutan pengaruh antarnegara tidak lagi berlangsung semata-mata melalui ekspansi militer atau penguasaan wilayah teritorial, tetapi juga melalui kontrol terhadap energi, data, jaringan teknologi, dan infrastruktur digital strategis.

Selat Hormuz memang berada ribuan kilometer dari Indonesia, tetapi gejolak yang terjadi di kawasan tersebut mampu memengaruhi stabilitas ruang digital domestik melalui kenaikan harga energi, tekanan terhadap rantai pasok teknologi global, hingga meningkatnya biaya operasional infrastruktur digital nasional. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap sistem teknologi asing pada akhirnya menempatkan Indonesia dalam posisi yang rentan di tengah rivalitas geopolitik global yang semakin agresif. Dalam konteks demikian, digitalisasi tidak lagi cukup dipahami sebagai agenda modernisasi ekonomi, melainkan harus diperlakukan sebagai bagian dari strategi untuk mempertahankan kedaulatan negara di tengah perubahan lanskap kekuasaan dunia yang semakin berbasis teknologi dan data.

Siniar Audio